Jarilampung.com-Tubaba:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketua Komisi l Yantoni dari fraksi Partai Gerindra Kabupaten Tulang Bawang Barat menyayangkan pihak Inspektorat sebagai pemangku kebijakan dan hukum terkesan tebang pilih.
Yantoni harapkan sebaliknya sesuai dengan tupoksinya Inspektorat harus tegas dalam menyikapi suatu permasalahan. Padahal ketika ambil jabatan semuanya di sumpah siap dengan konsekuensinya untuk menjalankan aturan yang sudah ada jangan sampai tebang pilih ungkapnya saat di temui dikediamannya pada hari Senin 25/10/2021
“Sangat di sayangkan pihak Inspektorat yang sesuai dengan tupoksinya sebagai pemangku kebijakan dan hukum terkesan tebang pilih karena lambannya untuk menindaklanjuti Oknum PNS Dinas PP&PA yang telah nekat untuk menjadi istri kedua.
Saya berharap kepada pihak Inspektorat melakukan sesuai dengan tupoksinya jangan sampai tebang pilih, padahal ingat ketika mau ambil jabatan tersebut semuanya kan di sumpah untuk menjalankan tugas yang sebaik baiknya dan siap dengan semua konsekuensinya”. Ucapnya.
Yantoni juga menambahkan bahwa aturan yang sudah ada itu jelas jadi tinggal di laksanakan saja.
“Semua aturan kan sudah ada tinggal kita melaksanakan saja seperti PP no 45 tahun 1990 tentang larangan PNS/ASN wanita menjadi istri kedua ketiga keempat atau seterusnya,belum dengan aturan-aturan yang lainnya.
Masak kita berkerja sebagai perlindungan anak tapi justru malah kita sendiri yang mencoreng nama baik Dinas PP&PA tempat kita bekerja”. Tutupnya. (A/R)
