Home / DAERAH / Jakarta / Nasional / Pemerintahan

Jumat, 19 November 2021 - 18:06 WIB

Puan: Mafia Tanah Merampas Penghidupan Orang, Berantas!

Jarilampung.com-Jakarta:

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kasus mafia tanah yang sangat merugikan masyarakat belakangan ini. Dia meminta pemerintah bersama jajaran penegak hukum memberantas aksi-aksi mafia tanah.

“Tanah adalah sumber penghidupan. Mereka yang merampas tanah adalah perampas penghidupan orang. Harus diberantas!” kata Puan, di Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Puan meyakini, kasus perampasan aset tanah yang dialami artis Nirina Zubir hanyalah salah satu contoh kasus mafia tanah yang banyak dialami warga masyarakat.

“Kasus Nirina Zubir harus menjadi momentum pemberantasan mafia tanah sampai akar-akarnya,” tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menekankan, jaringan mafia tanah harus bisa diurai dan diberantas meski melibatkan banyak pihak. Dia menegaskan, setiap pelaku dalam jaringan mafia tanah harus dihukum berat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Guna Membangun Herd Imnunity, Kodim 0410/KBL Menggelar Serbuan Vaksin Covid 19

“Tidak ada toleransi bagi mafia tanah perampas penghidupan orang. Tindakan mereka bisa membuat orang sengsara, maka hukum seberat-beratnya supaya mereka jera!” ungkap mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas apabila ada pegawainya yang terlibat dalam aksi mafia tanah. Sebab tak sedikit kasus-kasus perampasan tanah yang melibatkan oknum pemerintah.

“Pecat apabila ada oknum Kementerian ATR/BPN yang terlibat dalam kasus mafia tanah. Banyaknya kasus pertanahan juga menunjukkan belum maksimalnya tertib administrasi dalam pengelolaan BPN sehingga harus mendapat atensi yang lebih lagi,” papar Puan.

Baca Juga :  Dukung Program Vaksinasi, Koramil 19/Purwantoro Dampingi Setiap Kegiatan

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menilai perlunya dibentuk satuan tim pencegahan dan pemberantasan mafia tanah untuk menyelesaikan persoalan internal Kementerian ATR/BPN. Puan juga mengingatkan BPN agar melakukan penyaringan yang ketat untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

“Instansi yang memiliki kewenangan harus berupaya mencari SDM yang berintegritas agar masyarakat merasa aman ketika mengurus harta bendanya,” tuturnya.

Kementerian ATR/BPN pun diminta agar tak gentar menghadapi jaringan mafia tanah. Pemerintah bersama penegak hukum harus bisa bergandengan tangan untuk menghentikan praktik-praktik mafia tanah yang merajalela.

“Tingkatkan kerja sama lintas lembaga agar pencegahan dan penanganan lebih cepat terselesaikan”. Tutup Puan.(Red)

Berita ini 8 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Kepiting Karanganyar (Kekar) Kodim 0727/Karanganyar Berikan Santunan Dan Bingkisan

DAERAH

Polisi Tangkap Wanita Warga Tiyuh Candra Kencana Diduga Miliki Sabu-sabu

DAERAH

Dalam Penyaluran BLT Minyak Goreng Dan BPNT, Koramil Dan Polsek Puhpelem Pantau Penerapan Prokes

DAERAH

Polres Tubaba Panggil Dua Aparatur Tiyuh Kibang Tri Jaya

DAERAH

Tingkatkan Sinergits Babinsa Kelurahan Ketelan Jalin Komunikasi Bersama Bhabinkamtibmas Dan Lurah

Bandar Lampung

Apresiasi Kerja Sama Yang Baik, Dandim Romas Herlandes Terima Cinderamata Dari PSMTI Lampung

Bandar Lampung

Cegah Klaster Baru Covid 19, Dandim 0410/KBL Bersama Forkopimda dan Tim Yustisi Lakukan Patroli

DAERAH

Bawa Narkotika di Panaragan, 2 Pemuda Ditangkap Polisi