Home / DAERAH / Jakarta

Rabu, 6 September 2023 - 17:39 WIB

Wartawan dan Perusahaan Media Siber Tidak Bisa Dijerat UU ITE

JAKARTA : jarilampung.com– Perusahaan pers media massa siber yang bekerja berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 1999 tidak bisa dijerat Undang-undang (Informasi dan Transaksi Elektronik) ITE.

Hal itu berdasarkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Komunikasi, Jaksa Agung dengan Kapolri.

Ditambah lagi, dengan implementasi pedoman pasal-pasal tertentu, dalam Undang-undang ITE melegalkan kalangan perusahaan media siber di tanah air.

Pernyataan itu, disampaikan oleh Dewan Pakar Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lilik Adi Goenawan.SAg dalam keterangan tertulisnya pada media jaringan FPII di seluruh Indonesia,Rabu (6/8/2023).

“SKB UU ITE itu, ibaratkan angin segar yang mempertegas posisi hukum karya jurnalistik diterbitkan media massa berbasis internet,” tegasnya.

Lilik Adi Goenawan membeberkan kebijakan ini adalah literasi yang berharga, sehingga publik harus bisa membedakan produk pers dan bukan produk pers (media sosial) yang seakan, akan menjelma menjadi mainstream.

Baca Juga :  KPU Kab Lambar Melaksanakan Sosialisasi PKPU No 9 Tahun 2023

“Pasal 27 ayat 3 tersebut berbunyi untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik sebagaimana UU Pers No 40/1999 diberlakukan lex spesialis, tidak bisa dijerat UU ITE,”imbuhnya.

” Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh wartawan. Jika dirinya bertindak diluar ranah jurnalistik, maka akan menjadi tanggungjawab individu.” jelas Lilik Adi Goenawan.

“Jadi, untuk kasus terkait sengketa pers khususnya perusahaan media yang tergabung di Forum Pers Independent Indonesia (FPII) perlu melibatkan Dewan Pers Independen (DPI). Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka akan berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat 3,” sambungnya.

Baca Juga :  Asyik Konsumsi Narkotika di Kamar Losmen, Pria 33 Tahun Ditangkap Polsek Rawa Jitu Selatan

FPII sebagai wadah organisasi perusahaan media yang menjadi konstituen Dewan Pers Independen (DPI) sangat mengapresiasi dengan penerbitan buku saku pedoman penerapan UU ITE itu.

“Kami sangat mengapresiasi SKB tersebut. Karena itu jaminan dan kepastiam hukum bagi insan pers di platform digital atau siber,” imbuh Lilik Adi Goenawan.

“Kami tetap mendorong perusahaan pers untuk mendorong menyajikan berita positif dan jauh dari berita bohong.” ungkap Pengawas Dewan Pers Independen (DPI) Lilik Adi Goenawan.

“Berita yang disajikan harus tetap berimbang dan tidak keluar dari Undang-undang pers dan tidak memuat berita bohong,” pungkasnya. (Tim/Red)

*Sumber: Presidium FPII*

Berita ini 11 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Lampura Hadiri Karnaval di kecamatan Sungkai Tengah

DAERAH

DPD SMSI kab Tubaba Paparkan Teknik Menulis Kepada Kepala Tiyuh se Kecamatan Tumijajar

DAERAH

Dandim 0735/Surakarta Pimpin Acara Tradisi Korps Raport Purna Tugas Dan Kenaikan Pangkat Anggota

DAERAH

Satu Hari Paska Bencana Angin Puting Beliung, Pemerintah Daerah Lamsel Belum Memberikan Bantuan Kepada Warga

Bandar Lampung

Solar Sulit Dicari, Pelaku Usaha Expedisi Di Lampung Merugi

DAERAH

Pj.Bupati Tubaba Hadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Apel Siaga Pada Pemilu Tahun 2024

Bandar Lampung

Polda Lampung Gelar Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024

DAERAH

Ketua TP PKK Zelda Naturi Nukman Lantik Ketua TP PKK Kecamatan Wilayah Lampung Barat