TUBABA : jarilampung.com— Respons lamban ditunjukkan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) dalam merespons dugaan persekongkolan proyek pengadaan Reagen Sanitarian Kit senilai Rp578,5 juta di Dinas Kesehatan (Dinkes) Tubaba.(27/2026).
Di saat publik dan DPD LSM Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) mendesak adanya tindakan tegas serta transparansi atas dugaan kongkalikong anggaran negara tersebut, pihak pengawas internal pemerintah daerah justru terkesan pasif.
Irban V Inspektorat Tubaba, Muslim, saat dikonfirmasi hanya memberikan tanggapan singkat dan cenderung normatif terkait polemik yang makin memanas ini.
”Inspektur rapat di Pemda, kami pelajari dulu informasi yang kami terima terkait pemberitaan tersebut,” ujar Muslim singkat.
Respons Formalitas di Tengah Desakan Publik
Pernyataan “pelajari dulu” dari pihak Inspektorat ini dinilai kontras dengan eskalasi isu di lapangan. Gelombang kecurigaan publik kian membesar menyusul sikap bungkam Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinkes Tubaba yang enggan membuka dokumen Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) milik penyedia jasa, PT Athalla Kawan Medikal.
Sikap tertutup Dinkes Tubaba yang berlindung di balik dalih “tahun anggaran berjalan” sebelumnya telah memicu reaksi keras. KAMPUD tegas mengendus adanya indikasi persekongkolan terselubung yang berpotensi merugikan keuangan negara dan bersiap menyerahkan berkas aduan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH).
Masyarakat kini mempertanyakan fungsi pengawasan Inspektorat sebagai benteng utama pencegahan korupsi di daerah. Jika instansi pengawas internal hanya menunggu dan “mempelajari” berita tanpa langkah proaktif melakukan Pemanggilan atau Pemeriksaan Khusus (Prikus) terhadap pejabat Dinkes terkait, potensi penguapan bukti materiil dikhawatirkan bisa saja terjadi.
Kini bola panas tidak hanya berada di tangan Dinkes Tubaba, tetapi juga menguji keberanian dan komitmen Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH)—baik Kejaksaan maupun Tipidkor Polres Tubaba—untuk membongkar dugaan permainan anggaran kesehatan masyarakat tersebut hingga tuntas. (red)
