TUBABA: jarilampung.com-— Pelaksanaan proyek konstruksi yang dikerjakan oleh CV Karya Pakarannu di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menuai sorotan tajam. Berdasarkan temuan di lapangan, proyek tersebut disinyalir mengabaikan berbagai regulasi dasar kepatuhan kerja, mulai dari nihilnya pengawasan teknis, ketiadaan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja, hingga dugaan penggunaan tenaga kerja tak bersertifikat. (10/11/2026).
Berdasarkan investigasi dan pemantauan langsung di lokasi kegiatan, sejumlah indikasi pelanggaran yang ditemukan meliputi:
1. Absennya Pengawas dan Pengendali di Lokasi
Di lapangan, kegiatan fisik terpantau berjalan tanpa kehadiran pengawas teknis maupun pengendali dari pihak penyedia jasa (kontraktor) maupun konsultan pengawas. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak langsung terhadap kualitas mutu pekerjaan yang berpotensi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen kontrak.
2. Seluruh Pekerja Tanpa Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Temuan krusial lainnya menunjukkan bahwa para pekerja di proyek tersebut tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, perlindungan jaminan sosial bagi pekerja konstruksi merupakan kewajiban mutlak penyedia jasa demi menjamin keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagakerjaan dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Tukang Tidak Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)
Selain aspek keselamatan, legalitas kompetensi tenaga kerja juga dipertanyakan. Para tukang yang bekerja di lapangan diduga kuat tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Padahal, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi secara tegas mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi—termasuk tenaga terampil—untuk memiliki sertifikasi yang membuktikan keahlian di bidangnya.
Menurut keterangan salah satu pekerja mengaku sebagai kepala tukang Giman, bersama rekan kerja lainnya tidak miliki SKK dan BPJS ketenagakerjaan, bahkan pengawas di lapangan tidak ada serta tidak menggunakan alat pelindung diri (APD).
“Ya kalau alat pelindung diri (APD) ada, tapi gak kami pakai. Begitu juga dengan BPJS ketenagakerjaan dan SKK semua gak ada. Sedangkan pengawas di lapangan juga gak ada, kami hanya pekerja bukan langsung melalui bos CV tersebut, kami juga gak tahu siapa bosnya,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV Karya Pakarannu selaku kontraktor pelaksana, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Dinas terkait selaku pemilik kegiatan (pemberi kerja), belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan resmi terkait temuan di lapangan tersebut.
Pemerhati publik dan masyarakat mendesak agar instansi terkait serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna mengevaluasi kinerja CV Karya Pakarannu.
Kepatuhan terhadap standar K3, sertifikasi tenaga kerja, serta pengawasan mutu proyek infrastruktur menggunakan anggaran publik merupakan hal mutlak yang tidak boleh diabaikan demi akuntabilitas pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.(S)
