Lambar: jarilampung.com– Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus berupaya meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta jaminan kesehatan.
Hal itu dibahas melalui audiensi antara Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dengan Kepala BPJS Kesehatan Lampung Barat Cabang Kotabumi, Desnita Adelina, di Lamban Dinas Bupati, Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu (29/4/2026) pagi.
Dalam pertemuan tersebut, Desnita Adelina mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Lampung Barat mengalami penurunan.
Per 1 April 2026, cakupan tercatat sebesar 89,20 persen, turun dari sebelumnya 89,90 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk sebanyak 1.973 jiwa pada semester II tahun 2025.
“Peningkatan jumlah penduduk ini sebagian besar berasal dari pendatang musiman saat musim panen kopi. Setelah panen selesai, mereka kembali keluar daerah, sehingga memengaruhi data cakupan,” jelas Desnita.
Selain cakupan, tingkat keaktifan peserta juga masih rendah. Saat ini, keaktifan peserta berada di angka 59,6 persen, turun dari sebelumnya 59,9 persen.
Angka ini masih jauh dari target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni minimal 80 persen keaktifan dan 98 persen cakupan kepesertaan.
“Jika dihitung, masih terdapat kekurangan sekitar 64.461 jiwa untuk mencapai target cakupan yang ditetapkan. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan pada 2026,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Parosil Mabsus menegaskan bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditindaklanjuti secara bersama lintas instansi.
“Dalam waktu dekat, kita akan mengundang BPJS, BPS, serta seluruh kepala OPD untuk merumuskan langkah konkret. Kita harus menyamakan persepsi dan tidak saling menyalahkan, terutama dalam menangani keluhan masyarakat yang sering muncul di puskesmas maupun rumah sakit,” ujar Parosil.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, meskipun berbagai keterbatasan seperti anggaran, SDM, dan kewenangan masih menjadi tantangan, pelayanan yang optimal tetap harus menjadi prioritas.
Parosil mengakui bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu kendala dalam pembiayaan program kesehatan.
Kabupaten Lampung Barat masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat, sementara kebutuhan pembangunan lain seperti pendidikan dan infrastruktur juga mendesak.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersama BPJS Kesehatan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan keaktifan peserta dan memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk BPS dan OPD terkait.(*)
