Jarilampung.com-Lambar:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengikuti rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Ruang Rapat Sekincau secara virtual yang berlangsung di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).
Rapat tersebut mengangkat tema yakni “Sinergi Untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional”
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian Dalam Negeri Nomor : 005/6217/Bangda tanggal 15 Agustus 2022 tentang Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022 yang akan dibuka oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo dan diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan BNK Indonesia.
Dalam arahannya Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan bahwa situasi yang sedang dihadapi saat ini berada dalam situasi yang tidak normal.
Menurut Joko Widodo saat ini dunia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, mulai dari Covid-19 yang sampai saat ini belum pulih, muncul perang, krisis pangan, krisis keuangan namun hal tersebut tidak hanya dialami Negara Indonesia saja
Joko Widodo menjelaskan oleh karena itu kita tidak boleh bekerja dengan standar hal tersebut dikarenakan keadaan saat ini sedang tidak normal.
“Saya harap kedepannya kita janganbekerja standar rutinitas seperti biasanya karena keadaannya saat ini sedang tidak normal,”
Ia pun berpesan kepada Gubernur, bupati dan wali kota untuk saat ini tidak bisa bekerja melihat dari makronya saja namun mesti dilihat dari mikronya juga, hal tersebut karena keadaannya sedang tidak normal.
Jokowi sapaan akrabnya kepada Presiden Republik Indonesia itu, berharap kepada Gubernur, Bupati dan wali kota supaya kedepannya dapat bekerja sama dengan tim TPID di daerah dan tim inflasi yang berada di pusat.
Pada kesempatan itu, Joko Widodo memaparkan Inflasi Indonesia pada akhir Juli 2022 menembus level 4,94% secara year on year (yoy). Pada beberapa daerah, inflasi melejit hingga di atas 8%.
Jambi dengan realisasi inflasi 8,55%, Sumatera Barat 8,01%, Bangka Belitung 7,7%, Riau 7,04%, dan Aceh 6,97%. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kepala Daerah, baik Gubernur dan Bupati Walikota supaya berhati-hati.
Jokowi melanjutkan, Kepala Daerah harus bekerja lebih keras agar inflasi bisa diturunkan ke bawah level 5%. Inflasi penting karena menyangkut perut orang banyak.
“Provinsi harus tahu posisi inflasi berapa, angka amannya berapa. Nanti saya ke daerah jangan gelagapan ditanya gak ngerti,”
Jokowi juga mengatakan, menghadapi Tahun 2022 di tengah permintaan konsumsi masyarakat yang meningkat, diperlukan sinergi yang kuat bagi stakeholders melalui implementasi sebagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi dengan meningkatkan pemenuhan pasokan dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah yaitu melalui kerjasama antar daerah sehingga inflasi Tahun 2022 dapat terjaga.
Upaya tersebut diharapkan dapat makin mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Inflasi yang stabil diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia maju.
Rakor itu turut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Nukman M.M, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah.(AD)
