LAMSEL: jarilampung.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (3/3/2026).
Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi lintas sektor dalam mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di daerah tersebut.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama dan kepala perangkat daerah Pemkab Lampung Selatan, perwakilan Forkopimda, para camat, forum CSR, instansi vertikal, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta jajaran terkait lainnya.
Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, selaku Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S), menegaskan bahwa Pra Musrenbang Tematik ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.
Menurutnya, forum tersebut merupakan ruang konsolidasi strategis guna memastikan setiap intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.
“Stunting bukan sekadar isu kesehatan. Stunting adalah isu pembangunan. Ia menyangkut kualitas sumber daya manusia, produktivitas masa depan, dan daya saing daerah,” kata Syaiful saat menyampaikan sambutan bupati.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebesar 10,4 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan 0,1 persen dibandingkan Tahun 2023 yang berada di angka 10,3 persen.
Meski kenaikannya relatif kecil, Syaiful menilai kondisi tersebut harus menjadi pengingat agar upaya percepatan tidak berjalan biasa-biasa saja.
“Kenaikan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kerja-kerja percepatan tidak boleh kendor. Target kita jelas, tren harus menurun dan penurunannya harus konsisten dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Dalam Pra Musrenbang Tematik Stunting Tahun 2026 ini, terdapat tiga tujuan utama yang dibahas. Pertama, melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam percepatan, pencegahan, dan penurunan stunting berdasarkan hasil analisis situasi.
Kedua, merumuskan usulan program dan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting. Ketiga, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah untuk menyemangati pelaksanaan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi.
Untuk perencanaan 2026 menuju 2027, Pemkab Lampung Selatan menekankan empat strategi utama. Pertama, penguatan basis data keluarga berisiko stunting sebagai dasar penetapan sasaran program.
Kedua, penajaman lokus desa dan kelurahan prioritas berdasarkan analisis situasi dan capaian kinerja. Ketiga, sinkronisasi program lintas perangkat daerah guna menghindari duplikasi serta memastikan efektivitas anggaran. Keempat, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator output dan outcome yang terukur.
“Intervensi spesifik dan intervensi sensitif harus terintegrasi dan saling menguatkan. Kunci keberhasilan kita terletak pada integrasi program, ketepatan sasaran, dan konsistensi pelaksanaan,” kata Syaiful.
Sebagai Ketua TP3S, ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa untuk memperkuat koordinasi.
Selain itu, keterlibatan kader pembangunan manusia, PKK, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia usaha melalui CSR, serta dukungan media dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan stunting.
“Penurunan stunting adalah tanggung jawab bersama, kerja kolaboratif, dan gerakan kolektif seluruh elemen daerah,” kata Wabup Syaiful.
( * )
