Lampung: jarilampung.com— Pernyataan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sangat dibutuhkan di Lampung justru memantik gelombang kritik di media sosial. Dilansir dari laman ungkap.id–(27/6/2026).
Alih-alih menuai dukungan, dalam beberapa unggahan berita di media sosialyang berisi pernyataan gubernur tersebut dibanjiri ratusan komentar bernada sinis.
Warganet ramai-ramai mempertanyakan dugaan kepemilikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikaitkan dengan gubernur. Mirza sebelumnya menegaskan Program MBG diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lampung. Menurutnya, program itu juga mampu menjadi pasar bagi hasil pertanian dan komoditas pangan yang diproduksi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri Pengukuhan Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPDMBGI) DPD Provinsi Lampung dan DPD kabupaten/kota se-Lampung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (22/6/2026).
Namun, respons publik di media sosial justru bergerak ke arah yang berbeda. Kolom komentar dipenuhi pertanyaan mengenai jumlah dapur SPPG yang disebut-sebut dimiliki gubernur.
Salah satu komentar yang memperoleh ratusan tanda suka berbunyi, “Punya dapur berapa?” Komentar lain menyindir, “Pak gubernur yang butuh MBG punya dapur berapa pak?” Tak berhenti di situ, ada pula warganet yang menulis, “Hasil kinerja Gubernur Lampung apa?” dan komentar lain yang berbunyi, “Sudah mensejahterakan keluarga dan orang-orang terdekatnya.”
Sebagian komentar juga bernada satire dengan mengaitkan pernyataan gubernur mengenai kebutuhan masyarakat terhadap MBG dengan dugaan kepentingan bisnis dapur SPPG. Meski komentar-komentar tersebut belum tentu mencerminkan keseluruhan opini masyarakat dan berisi pendapat pribadi para pengguna media sosial, derasnya respons negatif menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah.
Isu dugaan kepemilikan dapur SPPG oleh gubernur sendiri kembali menjadi perbincangan di tengah pelaksanaan Program MBG.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Gubernur Lampung maupun Pemerintah Provinsi Lampung yang secara khusus menjawab berbagai pertanyaan publik mengenai isu tersebut. Di sisi lain, transparansi dinilai menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang berkembang.
Apabila memang tidak terdapat konflik kepentingan, publik menilai pemerintah seharusnya dapat membuka informasi secara terang mengenai mekanisme pengelolaan, kepemilikan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam operasional dapur SPPG di Lampung. Tanpa penjelasan yang memadai, ruang spekulasi di media sosial dikhawatirkan akan terus melebar dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program yang sejatinya bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. (Rls)
