Lampung : jarilampung.com-– Menjelang dilaksanakannya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, LSM JERAT menyoroti lemahnya fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Inspektorat setempat.
Secara normatif dan regulatif, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki mandat utama untuk melakukan pengawasan, pendampingan, dan deteksi dini terhadap seluruh proses tata kelola pemerintahan, termasuk administrasi pengadaan barang dan jasa.
Seharusnya, setiap potensi maladministrasi, ketidaksesuaian prosedur, maupun kejanggalan dokumen sudah dapat diidentifikasi dan diperbaiki di tingkat internal jauh sebelum BPK turun melakukan audit dan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Inspektorat adalah garda terdepan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Jika persoalan mendasar dalam administrasi pengadaan barang dan jasa masih lolos hingga menjadi temuan BPK nantinya, maka publik berhak bertanya: ada apa dengan Inspektorat? Di mana fungsi pengawasan dan pencegahan yang selama ini dijalankan?” ujar Pendiri LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi.
Pendiri LSM JERAT menilai bahwa membiarkan persoalan administrasi pengadaan menumpuk hingga menunggu audit eksternal mencerminkan dua (2) kemungkinan serius: ketidakmampuan Inspektorat dalam menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, atau adanya pembiaran yang sistematis terhadap potensi penyimpangan.
Pengadaan barang dan jasa merupakan sektor yang paling rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, peran aktif Inspektorat dalam melakukan probity audit (audit kejujuran/kepatuhan) sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan menjadi mutlak diperlukan.
Atas dasar hal tersebut, LSM JERAT mendesak:
1. Inspektorat Daerah untuk segera membuka hasil pengawasan dan reviu internal yang telah dilakukan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran berjalan sebagai bentuk transparansi kepada publik.
2. Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah, DPRD/Pimpinan Instansi (OPD) untuk mengevaluasi kinerja Inspektorat secara menyeluruh apabila di kemudian hari ditemukan persoalan administrasi pengadaan yang luput dari deteksi internal.
3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan secara objektif, mendalam, dan menyeluruh terhadap seluruh dokumen serta proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, tanpa terpengaruh oleh intervensi pihak mana pun.
“Pengawasan internal tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif di atas kertas. Kami akan terus mengawal proses pemeriksaan BPK ini dan memastikan setiap kejanggalan yang merugikan kepentingan publik diusut secara tuntas,” tutupnya. (red)







