Tubaba : jarilampung.com— Keterbukaan informasi publik dalam proyek-proyek infrastruktur berskala jumbo kembali dipertanyakan.
Pembangunan fisik yang berlokasi di area belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, disinyalir mengabaikan prinsip transparansi dasar lantaran hingga kini tidak ditemukan adanya pemasangan papan nama atau plang informasi proyek di lokasi kegiatan. (12/11/2026).
Proyek yang menjadi bagian dari agenda strategis peningkatan fasilitas kesehatan dengan menggelontorkan dana fantastis—mencapai lebih dari Rp128 hingga Rp130 miliar—ini justru memantik kecurigaan publik. Alih-alih menampilkan rincian anggaran, sumber dana, nomor kontrak, hingga identitas kontraktor pelaksana agar bisa diawasi oleh masyarakat luas, area sekitar proyek justru terkesan tertutup dari pantauan langsung secara transparan.
Aroma “Proyek Tak Bertuan” dan Lemahnya Koordinasi
Berdasarkan penelusuran di lapangan, ketiadaan papan plang informasi membuat masyarakat kesulitan mengetahui spesifikasi teknis pekerjaan, termasuk jenis pengerjaan penunjang seperti pemasangan bronjong atau struktur penguat tanah di bagian belakang kompleks rumah sakit.
Ironisnya, ketidakterbukaan ini juga menjalar hingga tingkat instansi lokal. Manajemen RSUD Tubaba sebelumnya sempat menyatakan bahwa kendali penuh atas proyek tersebut berada di tangan pemerintah pusat. Direktur RSUD Tubaba, dr. Pramono Satrio Wibowo, pernah mengungkapkan bahwa pihak rumah sakit tidak dilibatkan secara mendalam dan minim koordinasi lanjutan setelah sosialisasi awal.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa proyek strategis nasional yang masuk ke daerah berjalan secara eksklusif tanpa pelibatan atau keterbukaan informasi bagi pemangku kepentingan lokal maupun masyarakat setempat.
Mengangkangi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Praktik pengabaian papan informasi proyek semacam ini dinilai telah melanggar prinsip-prinsip good governance. Padahal, kewajiban memasang papan nama proyek secara jelas diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana transparansi penggunaan uang negara merupakan sebuah kemutlakan hukum agar publik dapat turut serta melakukan fungsi kontrol sosial.
Pakar pengamat kebijakan publik menilai, proyek yang dikerjakan menggunakan uang rakyat (APBN/APBD) tetapi menutup akses informasi dasar bagi publik berpotensi membuka celah penyimpangan mutu. “Kalau sejak awal plang proyek saja sengaja disembunyikan atau tidak dipasang, wajar jika publik bertanya-tanya ada apa di balik proyek megah tersebut. Jangan sampai asas akuntabilitas dikorbankan atas nama proyek pusat,” ujar salah satu aktivis penggiat anti-korupsi di Lampung.
Menanggapi carut-marut transparansi ini, berbagai elemen masyarakat dan lembaga swadaya mendesak aparat penegak hukum (APH) serta instansi pengawas fungsional, termasuk DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk tidak tutup mata. Fungsi pengawasan legislatif dituntut aktif turun ke lapangan guna memeriksa legalitas kontraktor, manajemen konstruksi, hingga kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan pelaksana maupun instansi teknis terkait masih dalam upaya konfirmasi lebih lanjut guna memberikan kejelasan transparan kepada publik terkait spesifikasi dan bentuk pengerjaan fisik di area belakang RSUD Tubaba tersebut. (*)
