Gambar ilustrasi
Tubaba : jarilampung.com-— Standar keselamatan infrastruktur publik kembali disorot tajam menyusul insiden maut yang hampir merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).
Korban berinisial HS, warga Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulangbawang Tengah, hampir tewas diduga akibat terjerat kabel optik milik PT XL Axiata Tbk yang menjuntai rendah di badan jalan. Menurut keterangan salah satu saksi kejadian.
Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di wilayah Tiyuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulangbawang Udik.
Insiden ini memantik reaksi keras publik, mengingat bahaya laten jaringan utilitas semrawut telah lama dikeluhkan masyarakat tanpa ada langkah mitigasi preventif yang memadai.
Keluarga korban Amir mengatakan dirinya sangat terkejut mendapatkan informasi kecelakaan, kabel melintang di jalan, keluarga korban berharap kejadian tersebut tidak akan terulang lagi.
“Saya sangat terkejut setelah mendapatkan informasi HS mendapatkan musibah kabel melintang di jalan, sehingga dirinya kepergok dan tidak bisa ngelak lagi. Yang jelas menurut saya itu sebuah kelalaian kerja yang tidak memenuhi (SOP). Semoga ini menjadi pelajaran, dan hal yang sama tidak akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Berdasarkan investigasi lapangan dan keterangan saksi mata, insiden bermula saat korban HS melintas di jalur tersebut menggunakan kendaraan roda dua. Minimnya stand operasional prosedur (SOP) jalan serta posisi kabel fiber optik yang melintang rendah tanpa rambu peringatan atau pengamanan fisik membuat korban tidak sempat menghindar.
Diduga leher korban tersangkut bentangan kabel, yang seketika membuatnya kehilangan kendali dan menghantam keras permukaan aspal. Hingga luka parah di bagian vital menyebabkan korban luka – luka fisik, beruntung mendapat penanganan medis yang memadai.
Sejumlah pegiat hukum dan keselamatan publik menilai insiden ini bukan sekadar musibah murni (force majeure), melainkan kuat dugaan akibat kelalaian operasional (operational negligence) dan lemahnya tata kelola pemeliharaan aset jaringan di ruang publik.
Kasus ini membuka kembali perdebatan panjang mengenai komitmen perusahaan penyedia layanan telekomunikasi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta perlindungan konsumen publik. Beberapa poin krusial yang mendesak untuk diusut tuntas meliputi:
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Jaringan:
Bagaimana sebuah infrastruktur jaringan utilitas dibiarkan melorot hingga menghalangi ruang bebas lalu lintas? Kegagalan preventive maintenance menunjukkan lemahnya pengawasan internal korporasi terhadap vendor atau tim teknis di lapangan.
Standar mitigasi keselamatan mewajibkan adanya pemasangan penanda bahaya (warning sign) atau pengamanan sementara tatkala terjadi gangguan atau penurunan bentangan kabel. Ketiadaan atribut keselamatan di lokasi kejadian memperkuat indikasi pembiaran.
Publik dan keluarga korban mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa unsur kelalaian manusia (criminal negligence) yang dapat dijerat berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen dan lalu lintas jalan.
Hingga berita ini diturunkan, jajaran kepolisian sektor setempat dilaporkan tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta memintai keterangan dari saksi-saksi dan pihak terkait guna mengumpulkan alat bukti yang sah.
Di sisi lain, manajemen PT XL dituntut untuk segera hadir memberikan klarifikasi terbuka, pertanggungjawaban secara moril maupun materiil kepada pihak keluarga, serta membuka ruang audit independen terhadap seluruh jaringan kabel fiber optik mereka di wilayah hukum Tulangbawang Barat.
Tragedi di Tiyuh Kagungan Ratu ini wajib menjadi momentum evaluasi total bagi pemerintah daerah, dinas perizinan, serta seluruh operator utilitas agar tidak ada lagi nyawa warga sipil yang melayang sia-sia akibat buruknya tata kelola dan pengawasan infrastruktur publik.
Tim Redaksi akan terus membarui perkembangan investigasi kasus ini, termasuk konfirmasi resmi dari manajemen PT XL serta progres penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. (*)
