Penulis: LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi
(10/8/2026). Lampung
Jarilampung.com—–Fenomena penolakan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbenturan dengan keputusan pemerintah untuk tetap melanjutkannya. Di satu sisi, ketidakpuasan publik sering kali dipicu oleh kekhawatiran emosional seperti isu keracunan atau salah sasaran. Di sisi lain, pemerintah bertahan demi mengejar target jangka panjang seperti pengentasan stunting.
Manusia secara psikologis cenderung lebih peka dan fokus pada informasi negatif daripada informasi positif. Ketika muncul berita mengenai kasus keracunan makanan basi atau salah sasaran pada program MBG, masyarakat langsung merasakan kecemasan masif (anxiety). Satu kesalahan fatal mengaburkan ribuan manfaat yang sudah berjalan.
Menurut Sandi, masyarakat sering menilai program MBG melalui jalur periferal. Artinya, mereka mengambil kesimpulan cepat hanya berdasarkan potongan video viral, foto, atau narasi emosional di media sosial, bukan lewat analisis data komprehensif. Hal ini memicu penghakiman massa yang cepat.(10/8/2026).
Berdasarkan teori kebutuhan dasar, rasa aman (safety needs) berada di tingkat paling dasar setelah kebutuhan fisik. Ketika ada ancaman kesehatan bagi anak-anak akibat malapraktik distribusi pangan, kepercayaan (trust) publik runtuh. Protes dan tuntutan penghentian program merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) emosional untuk melindungi kelompoknya.
Pemerintah telah menginvestasikan anggaran yang sangat besar, merancang regulasi, dan membangun infrastruktur kelembagaan untuk MBG. Secara psikologis, pengambil keputusan mengalami sunk cost fallacy, yaitu kecenderungan untuk terus melanjutkan suatu tindakan meskipun menghadapi banyak kendala, hanya karena mereka merasa “sudah terlanjur berinvestasi terlalu banyak” dan enggan rugi jika harus berhenti di tengah jalan.
Terlihat pemerintah berfokus pada hasil jangka panjang yang sifatnya menunda kepuasan instan (delayed gratification). Target utama mereka adalah penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas SDM 10–20 tahun ke depan. Pemerintah mengabaikan gejolak emosional sesaat di masyarakat demi tercapainya kepuasan kognitif jangka panjang tersebut.
Para pembuat kebijakan cenderung lebih memperhatikan data-data keberhasilan, testimoni anak-anak yang gembira, atau efek domino ekonomi bagi UMKM yang masuk ke laporan mereka. Mereka menyaring kritik publik sebagai hambatan teknis yang bisa dievaluasi, bukan sebagai alasan kuat untuk membatalkan program secara total.
Ketidakselarasan ini menciptakan apa yang disebut Disonansi Kognitif Sosial. Masyarakat merasakan ketidaknyamanan psikologis karena aspirasi mereka diabaikan.
Sementara itu, pemerintah mengalami tantangan dalam aspek komunikasi sains dan kebijakan. Pemerintah kerap gagal menyampaikan urgensi program dengan bahasa yang menyentuh empati masyarakat, sehingga niat baik pemenuhan gizi justru dipersepsikan secara negatif sebagai proyek yang dipaksakan.
“Sebagai solusi psikologis, pemerintah perlu menurunkan ego sektoral, memperbanyak mendengar kritik secara objektif, dan memperbaiki transparansi agar rasa aman masyarakat kembali pulih”, ungkap Sandi. (Tim/JERAT)
