Lambar: jarilampung.com — Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum RI Provinsi Lampung, Taufiqurrakhman, beserta jajaran di ruang kerja bupati, Selasa (14/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat dengan Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Lampung dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang pelayanan hukum.
Kepala Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Lampung, Taufiqurrakhman, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung.
“Kami menyampaikan tugas dan fungsi Kanwil Hukum yang berkaitan dengan pelayanan hukum kepada pemerintah daerah, baik kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat,” ujarnya.
“Kami siap membantu dan mendukung program daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi sesuai tugas dan fungsi kami,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, pihaknya siap mendampingi Pemkab Lampung Barat dalam memetakan potensi kekayaan intelektual daerah.
Menurutnya, berbagai potensi mulai dari sektor pertanian, peternakan hingga hasil karya masyarakat dapat didaftarkan agar memperoleh perlindungan hukum.
“Intinya kami siap mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi kami,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyambut baik kunjungan tersebut.
Bupati berharap hubungan yang selama ini telah terjalin dapat semakin diperkuat demi mendukung pembangunan daerah.
“Tujuan kita sama, yaitu membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergitas antara Pemkab Lampung Barat dengan Kanwil Hukum Provinsi Lampung,” ungkap Bupati Parosil.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Mudah-mudahan koordinasi yang terus terjalin dapat mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Lampung Barat serta Asta Cita Presiden Republik Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Parosil, selama ini hubungan antara Pemkab Lampung Barat dan Kanwil Kementerian Hukum telah berjalan dengan baik, terutama dalam penyusunan berbagai produk hukum daerah seperti rancangan peraturan daerah (Ranperda) maupun peraturan bupati (Perbup).
Selain itu, Parosil juga menilai perlindungan terhadap kekayaan intelektual dan identitas daerah menjadi hal yang sangat penting.
Berbagai budaya dan ciri khas Lampung Barat perlu memiliki kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan kepemilikan di kemudian hari.
“Kepastian hukum penting untuk mengantisipasi dan menghindari terjadinya ego kepemilikan di masa yang akan datang. Apa yang menjadi identitas daerah harus mendapatkan perlindungan hukum, apalagi Lampung Barat dalam budaya punya Sekura dan Orkes Gambus,” jelasnya.
Lebih lanjut, Parosil menekankan pentingnya harmonisasi setiap rancangan peraturan daerah bersama Kanwil Kementerian Hukum sebelum disahkan.
Setelah menjadi peraturan, menurutnya, sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan agar aturan tersebut dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.(*)
