Tubaba: jarilampung.com–
Menjelang perayaan Hari Natal 2023 dan malam pergantian Tahun baru 2024, Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan persiapan pengamanan dengan melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bertempat di Aula Mapolres setempat, Senin (18/12/2023).
Rapat lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), dipimpin langsung oleh Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Ndaru Istimawan, S.I.K, didampingi
Wakapolres Kompol Heru Sulistyananto, S.H, M.H, juga di hadiri Mewakili PJ Bupati Tulang Bawang Barat Asisten III M.Rasidi, S.H ,M.H, Dandim 0412/LU Letkol Inf Heri Eko Prabowo, Para Opd Pemkab Tulang Bawang Barat dan para PJU Polres Tulang Bawang Barat.
Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Ndaru Istimawan, S.I.K, dalam paparannya mengatakan bahwa peta kerawanan yang mencakup titik-titik rawan dan ancaman yang perlu diwaspadai dalam pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru yang akan dilaksanakan masyarakat nantinya.
Pada perayaan Nataru kali ini yang harus tetap dipahami adalah kita bukan hanya focus pada pengamanan perayaan Natal dan tahun baru, namun juga penekanan terciptanya situasi Kamtibmas yang aman jelang pemilu damai 2024.
“Mengantisipasi perayaan Nataru kali ini, Polres Tulang Bawang Barat akan menggelar operasi lilin 2023 dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat dan operasi ini diharapkan dapat mensukseskan perayaan Natal dan malam pergantian tahun 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Kapolres “dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan hari Natal tahun 2023 serta Tahun Baru 2024 maka Polri khususnya Polres Tulang Bawang Barat didukung dengan TNI, Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya akan Melaksanakan Operasi Lilin Krakatau Selama 12 hari yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan 2 Januari 2024 dengan melaksanakan Penggelaran personel pengamanan tempat-tempat ibadah dan pendirian pos- pos pengamanan pada titik-titik Rawan kriminalitas, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, serta Pemberdayaan rest area yang ada di Jalan tol dan jalan lintas Sumatera, agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Baca Juga : Tubaba: jarilampung.com-- Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., melantik Dra. Bayana, M.Si., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba. Di Ruang rapat Bupati, Senin (09/09/2024). M. Firsada menjelaskan bahwa penunjukan Penjabat Sekda adalah implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. pengisian jabatan tersebut karena adanya kekosongan jabatan. Dikarenakan Sekda yang sebelumnya, Bapak Ir. Novriwan Jaya mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024, sehingga yang bersangkutan mengajukan dua format pengunduran diri, yakni pengunduran diri sebagai Sekda dan sebagai ASN. "Artinya terjadi kekosongan jabatan, amanat Perpres Nomor 3 tahun 2018 kekosongan itu harus diisi. Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dan Gubernur sudah menyatakan dan memberikan persetujuan terhadap Dra. Bayana, M.Si.," jelas M. Firsada. Dalam kesempatan tersebut, M. Firsada mengharapkan Penjabat Sekda dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, terlebih pada saat ini Kabupaten Tubaba akan menghadapi Pilkada serentak pada Bulan November 2024. "Alhamdulillah dalam kebijakan Pilkada, kita sudah memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan dana hibah kepada KPU, kepada Bawaslu sudah selesai, dana pengamanan kepada Polri dan TNI sudah dicairkan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada para Pejabat Struktural bahwa tugas saya di dalam SK pejabat Bupati adalah mensukseskan pilkada dan menjaga netralitas ASN. Oleh karenanya Mari kita jaga Pilkada ini, jangan kita ciderai," ujarnya. Dasar netralitas adalah yang pertama Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, kemudian PP 94 tahun 2021, kemudian UU ASN nomor 5 tahun 2014 yang sudah diubah UU nomor 20 tahun 2023. Artinya aturan tersebut tidak berdiri sendiri pada UU Pilkada saja. "Kalau KPU dan Bawaslu itu melihat UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, tapi jangan lupa Inspektur punya instrumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berdasarkan PP 94 Tahun 2021. Karena disitu jelas ASN dilarang berafiliasi atau berhubungan dengan partai politik," tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah rambu-rambu, dan jangan sampai terjebak dalam aturan terhadap netralitas ASN. Jaga dan jangan sampai Pilkada 2024 ini ada yang melanggar sehingga diberikan sanksi. "Saya ingin berpesan kepada kita semua, kita adalah satu kesatuan Tubaba, diantara kita ini tidak ada lawan tidak ada yang musuh dan kita ini adalah keluarga. Mari kita jaga kekompakan untuk membangun Tubaba yg kita cintai ini. Buatlah hubungan yang harmonis, bahwa kita adalah keluarga Tubaba," katanya. Lebih lanjut, M. Firsada juga mengingatkan, bahwa Pejabat Sekda adalah Pimpinan dari Para Pejabat Eselon II dan III yang tugas dan fungsinya adalah unsur yang membantu pimpinan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, untuk administrasi, organisasi dan tata laksana. "Tantangan kita kedepan masih banyak, walaupun semua terbatas baik dari sumber daya maupun keuangan, tetap semangat dan tantangan kedepan harus kita hadapi dengan optimis," pungkasnya. Disela kegiatan tersebut, M. Firsada juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Camat Tumijajar Kepada Sekretaris Kecamatan Tumijajar Wira Pralaga, ST.(A)
Kapolres Tulang Bawang Barat juga menyampaikan penekanan penting kepada seluruh jajarannya dan juga stakeholder bahwa dalam menyukseskan Ops Lilin Krakatau 2023 di wilayah hukum Polres Tulang Bawang Barat seluruh stakeholder terkait agar saling bekerja sama sehingga hubungan tata kerja antara satu sama lain dapat terjalin dengan baik.” Ucapnya.*(s)
Berita ini 43 kali dibaca
