Home / DAERAH / TUBABA

Senin, 26 Agustus 2024 - 18:49 WIB

Polres Tulang Bawang Barat Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024

Tubaba: jarilampung.com–
Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 di Lapangan Mapolres Tubaba, Senin ( (26//8/2024) pagi.

Pada pelaksanaan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Praja Krakatau 2024 dipimpin langsung Kapolres Tubaba AKBP Sendi Antoni, S.I.K., M.I.K. dihadiri oleh Pj Bupati di wakili asisten 2, Dandim 0412/Lu diwakili Pabung, Kajari di wakili oleh Kasi Pidum, Ketua KPU Yudi Agusman.S.E., Ketua Bawaslu diwakili Sekretaris, Kadishub, Kasatpol PP, BPBD Damkar, Jasa Raharja, Ketua ormas, tokoh adat dan undangan lainnya serta Peserta Apel Gelar Pasukan dari unsur TNI, Polri, Damkar, Satpol PP, Dishub, Ormas Senkom dan FKPPI.

Baca Juga : Tulang Bawang meraih opini WTP yang ke 9 dari BPK-RI

Apel gelar Pasukan Operasi Mantap Praja ini merupakan bagian dari kesiapan dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung maupun di Kabupaten Tubaba,saat Kapolres Tubaba membacakan amanat Kapolda Lampung dalam Apel gelar Pasukan Mantap Praja 2024.

Kapolres menuturkan, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati merupakan momentum krusial demokrasi yang akan menentukan kebijakan dan masa depan lima tahun ke depan.

“Setiap suara yang diberikan berkontribusi terhadap kemajuan daerah di berbagai sektor kehidupan, sehingga kelancaran dan keamanan menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat turut berpartisipasi memilih pemimpin yang tepat,” ucap Kapolres.

Baca Juga : PT Utama Semesta Fasa dan PT Focus Inter Media Sepakati Kerja Sama Pengembangan SDM dan Sertifikasi Kompetensi

Kapolres menjelaskan, Apel gelar Pasukan Operasi Mantap Praja ini melibatkan pemerintah daerah, TNI, lintas organisasi masyarakat dan budaya. Kondisi ini menunjukkan pengamanan Pilkada di Kabupaten Tubaba dilakukan secara terkoordinir.

“Untuk pengamanan Pilkada, Polres Tubaba menerjunkan 221 personel atau 3/4 kekuatan di Polres Tubaba, Harapannya dengan adanya keterpaduan dan bersifat koordinatif serta sinergis dalam pengamanan Pilkada ini bisa mewujudkan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Tubaba berjalan aman dan kondusif,” ujar Kapolres, *(A)

Berita ini 45 kali dibaca

Baca Juga

Tubaba: jarilampung.com– Penjabat Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Drs. M. Firsada, M.Si., melantik Dra. Bayana, M.Si., sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba. Di Ruang rapat Bupati, Senin (09/09/2024). M. Firsada menjelaskan bahwa penunjukan Penjabat Sekda adalah implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. pengisian jabatan tersebut karena adanya kekosongan jabatan. Dikarenakan Sekda yang sebelumnya, Bapak Ir. Novriwan Jaya mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah pada Pilkada 2024, sehingga yang bersangkutan mengajukan dua format pengunduran diri, yakni pengunduran diri sebagai Sekda dan sebagai ASN. “Artinya terjadi kekosongan jabatan, amanat Perpres Nomor 3 tahun 2018 kekosongan itu harus diisi. Kepala Daerah atau Penjabat Kepala Daerah menyampaikan usulan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dan Gubernur sudah menyatakan dan memberikan persetujuan terhadap Dra. Bayana, M.Si.,” jelas M. Firsada. Dalam kesempatan tersebut, M. Firsada mengharapkan Penjabat Sekda dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, terlebih pada saat ini Kabupaten Tubaba akan menghadapi Pilkada serentak pada Bulan November 2024. “Alhamdulillah dalam kebijakan Pilkada, kita sudah memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pendanaan dana hibah kepada KPU, kepada Bawaslu sudah selesai, dana pengamanan kepada Polri dan TNI sudah dicairkan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kepada para Pejabat Struktural bahwa tugas saya di dalam SK pejabat Bupati adalah mensukseskan pilkada dan menjaga netralitas ASN. Oleh karenanya Mari kita jaga Pilkada ini, jangan kita ciderai,” ujarnya. Dasar netralitas adalah yang pertama Undang-undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016, kemudian PP 94 tahun 2021, kemudian UU ASN nomor 5 tahun 2014 yang sudah diubah UU nomor 20 tahun 2023. Artinya aturan tersebut tidak berdiri sendiri pada UU Pilkada saja. “Kalau KPU dan Bawaslu itu melihat UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016, tapi jangan lupa Inspektur punya instrumen untuk melakukan pemeriksaan terhadap Laporan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi berdasarkan PP 94 Tahun 2021. Karena disitu jelas ASN dilarang berafiliasi atau berhubungan dengan partai politik,” tambahnya. Dia juga menegaskan bahwa hal tersebut adalah rambu-rambu, dan jangan sampai terjebak dalam aturan terhadap netralitas ASN. Jaga dan jangan sampai Pilkada 2024 ini ada yang melanggar sehingga diberikan sanksi. “Saya ingin berpesan kepada kita semua, kita adalah satu kesatuan Tubaba, diantara kita ini tidak ada lawan tidak ada yang musuh dan kita ini adalah keluarga. Mari kita jaga kekompakan untuk membangun Tubaba yg kita cintai ini. Buatlah hubungan yang harmonis, bahwa kita adalah keluarga Tubaba,” katanya. Lebih lanjut, M. Firsada juga mengingatkan, bahwa Pejabat Sekda adalah Pimpinan dari Para Pejabat Eselon II dan III yang tugas dan fungsinya adalah unsur yang membantu pimpinan. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, untuk administrasi, organisasi dan tata laksana. “Tantangan kita kedepan masih banyak, walaupun semua terbatas baik dari sumber daya maupun keuangan, tetap semangat dan tantangan kedepan harus kita hadapi dengan optimis,” pungkasnya. Disela kegiatan tersebut, M. Firsada juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Camat Tumijajar Kepada Sekretaris Kecamatan Tumijajar Wira Pralaga, ST.(A)