Lambar: Jarilampung.com–
Puluhan masyarakat Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh (BNS) yang tergabung dalam satgas sahabat satwa lembah suoh didampingi Camat Suoh Davet Jakson dan perwakilan Konsulsium Barisan Selatan (Barista) Nanik melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait keberlangsunangan penanganan konflik gajah.
Kedatangan sejumlah relawan tersebut disambut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Hendry Faisal dan Kabag Sumber Daya Alam (SDA) Sry Wiyatmi di ruang rapat Sekincau Setdakab, 24/02/2023.
Mewakili jajarannya, Davet Jakson menjelaskan bahwa semenjak kemunculan konflik gajah liar di Suoh dan Bandar Negeri Suoh selama lebih kurang tiga tahun ini, telah terbentuk relawan satgas sahabat satwa lembah Suoh yang merupakan gabungan dari enam pekon dari dua Kecamatan yakni Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
“Jadi semenjak kemunculan gajah liar dari tahu 2019 lalu pak, terbentuklah relawan yang diberi nama satgas sahabat satwa lembah Suoh untuk mengawasi gerak gerik kawanan gajah yang kerap masuk kepemukiman,” Jelasnya.
Namun, dirinya mengatakan sejauh ini yang menjadi kendala yakni mengenai anggaran “jadi selama ini pak Sekda relawan satgas satwa lembah Suoh mendapat suport dari Barista yang sudah berjalan semenjak Bulan Maret 2022 lalu, akan tetapi berakhir dibulan Juni mendatang,” Terangnya.
Mengingat dalam menangani konflik gajah liar tersebut membutuhkan anggaran, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kedepannya dapat memberi dukungan salah satunya berupa pembinaan bidang usaha jangka cepat, menengah dan lama .
“Apabila satgas ini tidak ada bimbingan dari pemerintah Kabupaten Lampung Barat terkait keberlangsungan anggaran dikhawatirkan adanya jiwa semangat mereka yang menurut pak Sekda,” Ucapnya Davet Jakson.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda mengapresiasi Barista, pasalnya selama ini sudah memberi suport kepada relawan satgas satwa lembah Suoh mengenai keberlangsungan anggaran dalam penanganan konflik gajah.
Menurutnya, permasalahan dalam penanganan gajah tersebut memang sudah cukup lama, kendati selama ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penanganan.
“Bahkan kita sudah pernah melakukan koordinasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup termasuk dengan ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bidang pertanian Sudin, SE namun waktu itu terkendala karena masih adanya wabah Covid-19,” Sebutnya.
Dirinya mengatakan mengenai usulan yang telah diberikan relawan satgas satwa lembah Suoh akan menjadi wacana serta segera di pelajari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk kedepannya.
“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan terimakasih atas kerja keras saudara-saudara selama ini dalam menangani konflik gajah, kedepannya akan segera kita carikan solusinya terkait permasalahan yang terjadi selama ini,” Pungkasnya.(AD)
