Tubaba: jarilampung.com— Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Tubaba, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Senin (03/08/2026).
Rakor ini dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, meliputi Asisten I, II, dan III, Inspektur Daerah, Sekretaris DPRD, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Camat se-Kabupaten Tubaba. Agenda ini berfokus pada percepatan pencapaian program prioritas, kemampuan fiskal daerah dan pelayanan publik.
Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin mendorong seluruh unit kerja terkait untuk terus mengoptimalkan sosialisasi dan kualitas layanan agar mampu melampaui target yang ditetapkan.
“Capaian cek kesehatan telah menyentuh angka 29%, ini harus terus dikejar. Usahakan bisa melampaui target nasional sebesar 46%. Begitu juga dengan penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Super Mikro, target kita tahun 2026 ini Rp50 miliar bisa tersalur kepada masyarakat,” ujarnya.
“Tahun ini ada perluasan kerja sama dengan dua Bank lagi, selain Bank Lampung saat ini BSI (Bank Syariah Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara) dalam taraf penandatanganan nota kesepakatan. Semoga semakin mempermudah akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil dan mikro di Tubaba,” lanjutnya.
Menyikapi dinamika penyesuaian dana transfer dari pusat dan provinsi, Pemkab Tubaba mengambil langkah strategis berupa efisiensi belanja daerah dengan kebijakan anggaran prioritas utamanya untuk pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Langkah terukur ini diambil untuk memastikan postur keuangan daerah tetap sehat dan stabil.
“Langkah-langkah penyesuaian ini kita lakukan secara rasional dan terukur agar kondisi keuangan daerah tetap sehat. Yang terpenting, hak pegawai dan layanan publik dasar masyarakat tetap terpenuhi dengan baik,” tegas Iwan Mursalin.
Melalui rakor ini, Pemkab Tubaba berkomitmen menjaga transparansi, memperkuat koordinasi antar-instansi, serta memastikan seluruh roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara optimal dan berkelanjutan. (*)
