Lambar: jarilampung.com—
Dalam rangka mengajukan permohonan pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah-wilayah yang masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan audiensi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), Senin (13/10), di Jakarta.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dan menjadi upaya strategis Pemkab Lampung Barat untuk mempercepat pemerataan akses komunikasi dan informasi, khususnya di desa-desa yang masih mengalami blank spot jaringan seluler maupun internet.
Turut hadir mendampingi Bupati, sejumlah pejabat daerah yaitu: Kepala Dinas Kominfo Burlianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maidar, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Yudha Setiawan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Andilya.
Audiensi diterima oleh Staf Khusus Menteri Komdigi Bidang Komunikasi dan Politik Arnanto Nurprabowo, didampingi jajaran teknis dari berbagai unit Komdigi, antara lain Noor Iza (Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital – BPSDM), Tita Ayuditya Surya (Ketua Tim Implementasi Klasifikasi Gim – Ditjen Ekosistem Digital), Handoko, Rahsanjani, dan Soleman Umbu Nengi dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, serta tim BAKTI yaitu Satya Nugraha Adikara dan Nanang, serta Tenaga Ahli Menteri Muhammad Safi’i.
Dalam pemaparannya, Bupati Parosil Mabsus menekankan bahwa pembangunan sarana dan prasarana komunikasi serta informatika merupakan bagian penting dalam mendukung kemajuan suatu daerah, terlebih di wilayah seperti Lampung Barat yang masih menghadapi keterbatasan akses jaringan.
Hingga saat ini, masih banyak desa di Kabupaten Lampung Barat yang belum memiliki jaringan komunikasi maupun internet. Hal ini menyebabkan keterbatasan informasi, hambatan dalam promosi dan pemasaran hasil pertanian, serta keterbatasan dalam mengakses layanan publik secara digital.
“Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui harga pasar komoditas, kesulitan memasarkan produk, bahkan sering menjual dengan harga di bawah pasar karena tidak memiliki akses informasi,” jelas Bupati Parosil.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengajukan pembangunan menara BTS di lima titik prioritas yang diajukan pada tahun anggaran 2026.
Lokasi-lokasi tersebut berada di:
Pekon Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung. Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa. Pekon Tribudisukur, Kecamatan Kebun Tebu dan Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh.
Kelima titik lokasi ini merupakan wilayah yang selama ini menjadi persoalan terkait akses jaringan internet, dan secara geografis berada di daerah perbukitan yang sulit dijangkau oleh sinyal telekomunikasi dari menara yang ada saat ini. Diharapkan, pembangunan BTS di lokasi-lokasi tersebut dapat memberi efek jangkauan sinyal ke desa-desa sekitarnya.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa keberadaan infrastruktur komunikasi memiliki kaitan erat dengan pembangunan daerah, baik dari aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Keterbatasan fisik dan geografis Lampung Barat tidak menjadi alasan untuk tertinggal apabila ditopang oleh teknologi informasi yang memadai.
“Kita ingin pembangunan tidak hanya bertumpu pada fisik semata, tapi juga harus didukung oleh digitalisasi. Masyarakat di desa-desa yang terpencil pun berhak mendapat akses dan peluang yang sama dalam ekonomi digital, pendidikan, hingga mitigasi bencana,” ujarnya.
Sebagai Kabupaten Literasi, Konservasi, dan Tangguh Bencana, Lampung Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan daerah, namun sangat membutuhkan dukungan infrastruktur TIK untuk memaksimalkan promosi wisata alam, pemberdayaan petani dan UMKM, serta literasi digital bagi masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Pemkab Lampung Barat juga menyampaikan tiga tujuan utama dari audiensi, yaitu: Pertama, menyelaraskan program pembangunan TIK daerah dengan kebijakan nasional di bidang komunikasi dan digitalisasi. Kedua, mengajukan permohonan bantuan pembangunan infrastruktur TIK, seperti BTS, jaringan internet desa, dan akses satelit untuk wilayah yang belum terjangkau. Ketiga, meminta dukungan pelatihan literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan SDM digital di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.
Masih 102 Desa Butuh Akses Internet
Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 131 pekon (desa) dan 5 kelurahan di Lampung Barat, baru 29 desa yang telah mendapatkan fasilitas akses internet melalui program pemerintah pusat sebelumnya. Artinya, masih terdapat 102 desa lainnya yang membutuhkan bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun dari mitra swasta.
Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menegaskan bahwa pemerataan akses komunikasi dan informasi bukan sekadar kebutuhan teknologi, tetapi merupakan strategi utama untuk mewujudkan keadilan pembangunan antar wilayah.
Dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Pemkab Lampung Barat berharap pembangunan infrastruktur BTS dan perangkat TIK lainnya dapat segera terwujud, sehingga desa-desa yang selama ini tertinggal dari sisi konektivitas dapat segera menyatu dalam arus utama digitalisasi nasional.(S)
