KAUR: jarilampung.com—
Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian resmi memperkuat komitmen peningkatan sektor perkebunan dengan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dukungan dana operasional kegiatan sarana dan prasarana (Sarpras) perkebunan kelapa sawit untuk tahun anggaran 2026.
Kegiatan strategis ini telah berlangsung pada Selasa (03/03/2026) lalu di bawah koordinasi langsung Dinas Pertanian Kabupaten Kaur. Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kaur, Dodi Haryono, saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat (06/03/2026).
Dodi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan infrastruktur dan operasional pendukung perkebunan sawit di wilayah Kaur berjalan optimal di masa mendatang.
Selain fokus pada sarana prasarana, Dodi Haryono juga memberikan penekanan khusus pada program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting. Menurutnya, program ini adalah kunci untuk menjaga produktivitas lahan sawit masyarakat yang sudah tidak produktif atau menggunakan bibit asalan.
Ia mengimbau kepada seluruh petani sawit di Kabupaten Kaur untuk segera mengambil langkah nyata jika ingin mendapatkan bantuan dari program pemerintah tersebut.
“Intinya, kalau ada petani sawit yang sudah mau mengikuti program PSR atau replanting, segera bentuk kelompoknya dan buat usulannya,” tegas Dodi.
Pembentukan kelompok tani yang kuat dan pengajuan usulan yang tepat waktu menjadi syarat mutlak agar bantuan dari pemerintah, baik berupa dana operasional maupun sarana pendukung lainnya, dapat segera direalisasikan.
Dinas Pertanian berharap melalui koordinasi ini, sektor perkebunan kelapa sawit di Kaur dapat bertransformasi menjadi lebih modern dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi kesejahteraan petani lokal. * Ina Suanita*
(ADV)
