Penulis: Pendiri LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi
Lampung (23/8/2026)
jarilampung.com–
Komunikasi publik pemerintah saat ini sering disorot karena gaya bicara pejabat atau pimpinan negara yang dinilai nyeleneh, spontan, atau kurang berempati terhadap kondisi riil masyarakat. Hal ini memicu perdebatan luas di tengah beban hidup dan tekanan ekonomi yang dirasakan warga.
Penggunaan kata-kata di luar kebiasaan formal atau celetukan blak-blakan oleh pejabat tinggi sering dianggap sebagian pihak mengurangi wibawa, sementara pendukungnya melihat itu sebagai ketegasan atau kejujuran gaya komunikasi personal.
Pernyataan resmi yang terkesan sangat optimis terkadang dirasa tidak sejalan dengan masalah harian seperti tekanan ekonomi kelas menengah atau turunnya daya beli, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta maraknya jeratan utang pinjol dan judi online.
Kantor komunikasi atau juru bicara pemerintah kerap menghadapi tantangan dalam merumuskan pola komunikasi yang pas agar pesan kebijakan bisa tersampaikan tanpa menimbulkan salah paham atau polemik.
Di sisi lain, Presiden justru sempat menyebut adanya “keanehan” karena pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata mencapai 5%, namun jumlah penduduk miskin justru bertambah.
Saat masyarakat mengkritik respons penanganan bencana atau pembatasan berpendapat, respon dari pihak Istana (seperti Sekretaris Kabinet) justru meminta kritikus untuk tidak memperumit situasi atau menuduh adanya operasi provokasi hoaks.
Pola komunikasi yang defensif, penuh sindiran, dan tidak sinkron dengan data di lapangan inilah yang memicu keresahan publik dan membuat pernyataan pemerintah terdengar semakin aneh. (*)
