Tubaba : jarilampung.com-– Pelaksanaan proyek konstruksi di area belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) pada Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan publik. Pekerjaan fisik di lokasi tersebut dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi karena berlangsung tanpa dilengkapi papan nama proyek.
Berdasarkan pantauan tim media di lapangan pada Kamis (12/11/2026), aktivitas pembangunan telah berjalan aktif dengan pengerahan sejumlah alat berat. Meskipun pekerjaan fisik sudah berlangsung, tidak ditemukan satu pun papan informasi proyek yang terpasang di sekitar area kerja.
Ketiadaan papan informasi ini membuat publik kesulitan mengakses rincian dasar terkait pembangunan tersebut, meliputi:
• Jenis dan volume pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
• Nilai kontrak dan sumber anggaran yang digunakan.
• Masa waktu pelaksanaan serta identitas kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas.
Tertutupnya informasi ini memicu tanda tanya di tengah masyarakat mengenai status kewenangan proyek. Publik mempertanyakan apakah pembangunan di kawasan fasilitas kesehatan daerah ini berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat atau merupakan program dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Sebagai bentuk upaya konfirmasi dan keberimbangan berita, tim media telah mendatangi ruangan Direktur RSUD Tubaba, dr. Pramono Satrio Wibowo, pada Kamis (12/11/2026). Namun, saat dimintai penjelasan mengenai kejelasan status dan pelaksana pekerjaan tersebut, ia hanya memberikan keterangan singkat.
“Proyek provinsi, dari BPBD,” ujarnya singkat.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran tim media pada data pengadaan, proyek tersebut diduga memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.942.021.146. Pekerjaan ini tercatat dilaksanakan oleh penyedia Putra Gedung Ratu Indonesia di bawah satuan kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung.
Hingga rilis ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak penyedia jasa maupun instansi terkait mengenai alasan tidak dipasangnya papan informasi proyek sesuai ketentuan transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah. (red)
