Lambar: jarilampung.com-– Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus melakukan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) di Kantor BNPB, Jakarta, Kamis (06/08/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk mempercepat realisasi dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) pasca bencana di lima titik prioritas.
Bupati Lampung Barat didampingi sejumlah kepala perangkat daerah. Rombongan diterima langsung oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI Jarwansah.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyatakan komitmen penuh untuk segera memenuhi seluruh persyaratan administratif pencairan dana hibah RR.
Ada lima poin komitmen yang disepakati. Pertama, keterlibatan Inspektorat dalam pendampingan sejak tahap perencanaan. Kedua, update data aset oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Ketiga, dukungan dana sharing dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan oleh Bappeda.
Dan yang keempat, dukungan teknis, perencanaan dan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kelima, memastikan kolaborasi efektif seluruh perangkat daerah yang terlibat melalui komunikasi yang intensif.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyiapkan syarat administratif dan dukungan anggaran sharing dari APBD. Kita ingin penanganan pasca bencana ini berjalan cepat, tepat, dan akuntabel,” tegas Parosil Parosil Mabsus.
Untuk diketahui, lima lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat ke BNPB meliputi infrastruktur vital yang terdampak bencana dalam beberapa waktu terakhir.
Penanganan longsor Jalan Lingkar Kecamatan Way Tenong di Desa Mutar Alam, Kecamatan Way Tenong. Penanganan longsor Jalan Lingkar Kenali – Kembahang di Pekon Sukaraja, Kecamatan Belalau. Pembangunan jembatan penghubung di Pekon Ringin Jaya, Kecamatan Bandar Negeri Suoh. Penanganan banjir Way Uluhan di Pekon Tapak Siring, Kecamatan Sukau. Penanganan banjir di Pekon Buay Nyerupa pada aliran Way Warkuk, Kecamatan Sukau
Kelima titik tersebut merupakan akses utama masyarakat dan menjadi prioritas karena dampaknya langsung terhadap mobilitas dan keselamatan warga.
Bupati Lampung Barat menegaskan, percepatan penanganan ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait bekerja cepat dan solid agar usulan dana hibah RR dari BNPB segera dapat direalisasikan.
“Ini untuk masyarakat kita. Jangan sampai ada birokrasi yang menghambat. Saya minta Bappeda, PUPR, BKAD, Inspektorat langsung bergerak,” pungkasnya.
Sementara, Deputi RR BNPB RI Jarwansah menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera menuntaskan seluruh syarat administrasi berdasarkan berita acara verifikasi lapangan oleh tim teknis BNPB.
Yang paling mendesak saat ini, kata Jarwansah, adalah penyelesaian Detail Engineering Design (DED) untuk lima titik usulan yang sudah diverifikasi.
“Silakan segera siapkan DED nya. Setelah administrasi lengkap, proses dana hibah RR bisa kita lanjutkan,” tutupnya.(*)
