Lampung: jarilampung.com– – Lembaga Swadaya Masyarakat Jeritan Rakyat Tertindas (LSM JERAT) Provinsi Lampung mengingatkan Inspektorat Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, transparan, dan responsif terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan serta dugaan penyimpangan anggaran di daerah.
Pendiri LSM JERAT, Sandi, menegaskan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran strategis dalam mencegah kebocoran anggaran daerah serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
“Inspektorat bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi atau sekadar lembaga administratif. Berdasarkan regulasi, Inspektorat bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, hingga investigasi terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah,” tegas Sandi dalam keterangannya di Bandar Lampung, Sabtu (21/11/2026).
LSM JERAT menyoroti bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait lemahnya pengawasan internal pada pelaksanaan program dan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Hal ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun kerugian keuangan negara jika tidak segera ditindaklanjuti secara serius.
Melalui rilis ini, LSM JERAT menyampaikan tiga poin desakan kepada Inspektorat Provinsi Lampung:
Mengoptimalkan Pengawasan Preventif dan Investigatif. Inspektorat diminta tidak hanya menunggu laporan masyarakat atau temuan badan pemeriksa eksternal, melainkan aktif melakukan audit ketaatan serta pemeriksaan khusus pada sektor-sektor yang rawan penyimpangan.
Transparansi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Setiap laporan atau aduan publik terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN maupun penyimpangan anggaran harus diproses secara profesional dengan memberikan kejelasan perkembangan penanganan kepada pelapor maupun publik.
Sinergi Tegas dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Apabila dalam proses audit atau investigasi internal ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi, Inspektorat wajib bersikap objektif, tidak menutup-nutupi temuan, serta segera berkoordinasi dengan Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami sebagai bagian dari kontrol sosial akan terus mengawal kinerja pengawasan di Provinsi Lampung. Jika fungsi pengawasan internal berjalan tegak lurus, maka kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Lampung akan jauh lebih akuntabel dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Sandi.
Dari penelusuran LSM JERAT, bahwa data perencanaan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2026 dengan total nilai Rp4.010.692.000., dan pada bulan November 2026 baru terealisasi Rp500.371.313.
Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak inspektorat Provinsi Lampung tetap kami upayakan memberikan ruang untuk memberikan keterangan resmi terkait hal di atas.
(red)







