Lambar: jarilampung.com–
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan dukung penuh terhadap kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Standar Pelayanan BPS dan Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Barat.
Kegiatan dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman di hotel Sarirasa Kecamatan Balik Bukit, Selasa 27 Mei 2025.
“Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat, atas inisiatif menggelar kegiatan FGD dan Kick Off Pembinaan Statistik Sektoral ini,” ungkap Nukman.
Menurut Nukman, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan publik terhadap kualitas layanan data dan informasi statistik.
Selain itu juga, untuk mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pemerintah saat ini dituntut untuk melayani masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Dalam hal ini, penyusunan dan penetapan standar pelayanan BPS Kabupaten Lampung Barat menjadi hal yang sangat penting dan relevan, sebagai wujud komitmen untuk memberikan layanan statistik yang berkualitas, cepat, mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan pengguna data.
Lebih lanjut, Nukman mengatakan standar pelayanan bukan hanya dokumen administratif, melainkan janji BPS kepada masyarakat tentang kualitas layanan yang dapat diandalkan masyarakat, khususnya pengguna data.
“Seperti pemerintah daerah, akademisi, media, maupun dunia usaha berhak mengetahui jenis layanan statistik yang disediakan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, serta mekanisme pengaduannya,” ucap Nukman.
Pria yang merupakan mantan Pj. Bupati Lampung Barat itu menjelaskan, dalam dinamika pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan intuisi semata, namun semua langkah perencanaan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Inilah mengapa kehadiran BPS sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan statistik menjadi sangat vital, tidak hanya dalam konteks penyusunan angka-angka makro, tapi juga dalam mendukung statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD di daerah,” ucap Nukman.
“Pemerintah pusat telah menggagas program satu data Indonesia sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, yang menjadi dasar integrasi dan konsistensi data dari berbagai sektor. Program ini tidak akan berhasil tanpa adanya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah dan seluruh perangkatnya,” paparnya.
“Oleh karena itu, kegiatan seperti ini merupakan langkah konkret menuju keterpaduan data lintas sektor yang diharapkan akan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih tajam, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat,” sambungnya.
Melalui forum FGD, Nukman berharap terjadi tukar-menukar gagasan, identifikasi tantangan, dan tentunya penyusunan langkah-langkah konkrit dalam membangun sistem statistik sektoral yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan informasi pembangunan.
“Saya juga mendorong seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum membangun komitmen bersama dalam pembinaan statistik sektoral ke depan,” pinta Nukman.
Dirinya menyadari bahwa sinergi antara BPS dan pemerintah daerah merupakan sebuah keniscayaan yang menjadi kekuatan utama dalam pengembangan statistik sektoral.
Karena itu, kata Nukman, dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik akademisi, media, maupun unsur masyarakat, juga sangat di harapkan.(S)
