Home / Bandar Lampung / DAERAH

Sabtu, 21 November 2026 - 09:54 WIB

Kawal Tata Kelola Pemprov Lampung, LSM Jerat Desak Inspektorat Perketat Pengawasan dan Serap Anggaran Tepat Sasaran

Lampung: jarilampung.com– – Lembaga Swadaya Masyarakat Jeritan Rakyat Tertindas (LSM JERAT) Provinsi Lampung mengingatkan Inspektorat Provinsi Lampung untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, transparan, dan responsif terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan serta dugaan penyimpangan anggaran di daerah.

Pendiri LSM JERAT, Sandi, menegaskan bahwa sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat memiliki peran strategis dalam mencegah kebocoran anggaran daerah serta memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

“Inspektorat bukan sekadar pelengkap struktur birokrasi atau sekadar lembaga administratif. Berdasarkan regulasi, Inspektorat bertugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, hingga investigasi terhadap kinerja dan pengelolaan keuangan daerah,” tegas Sandi dalam keterangannya di Bandar Lampung, Sabtu (21/11/2026).

LSM JERAT menyoroti bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masih banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait lemahnya pengawasan internal pada pelaksanaan program dan proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Baca Juga :  Pemkab Lambar Kembali Raih WTP Untuk Ke-15 Kalinya

Hal ini dinilai berpotensi membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun kerugian keuangan negara jika tidak segera ditindaklanjuti secara serius.

Melalui rilis ini, LSM JERAT menyampaikan tiga poin desakan kepada Inspektorat Provinsi Lampung:

Mengoptimalkan Pengawasan Preventif dan Investigatif. Inspektorat diminta tidak hanya menunggu laporan masyarakat atau temuan badan pemeriksa eksternal, melainkan aktif melakukan audit ketaatan serta pemeriksaan khusus pada sektor-sektor yang rawan penyimpangan.

Transparansi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Setiap laporan atau aduan publik terkait dugaan pelanggaran disiplin ASN maupun penyimpangan anggaran harus diproses secara profesional dengan memberikan kejelasan perkembangan penanganan kepada pelapor maupun publik.

Sinergi Tegas dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Apabila dalam proses audit atau investigasi internal ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi, Inspektorat wajib bersikap objektif, tidak menutup-nutupi temuan, serta segera berkoordinasi dengan Kepolisian maupun Kejaksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Bupati Lambar Respon Cepat Turunkan Tim Kroscek Jalan Rusak di Pagar Dewa

“Kami sebagai bagian dari kontrol sosial akan terus mengawal kinerja pengawasan di Provinsi Lampung. Jika fungsi pengawasan internal berjalan tegak lurus, maka kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Lampung akan jauh lebih akuntabel dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tutup Sandi.

Dari penelusuran LSM JERAT, bahwa data perencanaan pengadaan barang dan jasa di Inspektorat Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2026 dengan total nilai Rp4.010.692.000., dan pada bulan November 2026 baru terealisasi Rp500.371.313.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak inspektorat Provinsi Lampung tetap kami upayakan memberikan ruang untuk memberikan keterangan resmi terkait hal di atas.

(red)

Berita ini 7 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Pelaku Penculik dan Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap

DAERAH

Puan: Kerja Cepat Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng Ditunggu Rakyat!

DAERAH

Pj.Bupati Lambar Beri Arahan Kepada Seluruh Camat Lurah Peratin

Bandar Lampung

Kodim 0410/KBL Dukung Kegiatan Bhakti Persada Akademi Militer 92 Provinsi Lampung

DAERAH

Tulus Ikhlas, Dandim 0735/Surakarta Berikan Bantuan Sembako Kepada Petugas Kebersihan Lingkungan

DAERAH

Proyek Rekonstruksi Jalan Ruas Tajab – Adi Jaya TA 2023 Diduga Bermasalah, Dinas BMBK Prov. Lampung Bungkam

DAERAH

Buka Tubaba Fun Climbing, M. Firsada Sebut Ajang Tunjukkan Bakat

DAERAH

Pj Bupati Nukman Hadiri Rapat HLM dan Capacity Building TPID Provinsi Lampung