Home / DAERAH / EKBIS

Rabu, 13 April 2022 - 01:37 WIB

Pemerintah Pusat Berupaya Menanggulangi Kelangkaan Minyak Goreng

Jarilampun.com-JAMBI :
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat melakukan kunjungan kerja di Kota Jambi, Kamis (7/4). kemudian langsung
Bertolak dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jokowi dijadwalkan langsung melakukan kunjungan di Pasar Angso Duo Jambi. (12/4/2022)

Penyaluran BLT minyak goreng mengambil data dan anggaran dari unsur PKH dan BPNT, dua program eksisting Kemensos, berlokasi di Pasar Angso Duo. BLT ini akan menyasar sebanyak 100 KPM. Selain pemberian BLT minyak goreng, di lokasi ini Presiden juga menyerahkan bantuan modal kerja untuk warga sekitar.
Sekjen Kementerian Sosial Harry Nikmat menjelaskan Bantuan Langsung Tunai Minyak goreng ini merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Dengan koordinasi melalui Kementerian Sosial BLT minyak goreng akan diberikan kepada 20,6 juta KPM di seluruh wilayah Indonesia.

Penyaluran BLT minyak goreng sendiri akan dilakukan serentak di total 83 kabupaten/kota yang terdiri dari 42 kabupaten/kota yang sebelumnya sudah menjadi Daerah salur Pos Indonesia saat penyaluran bansos sembako, dan limpahan 41 kabupaten / kota lainnya dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terkendala saat penyaluran.

“Nilainya Rp 100 ribu, dan nantinya akan diberikan langsung tiga bulan April, Mei, Juni. Sehingga yang akan diterima oleh KPM sebesar Rp 300 ribu. Melalui bantuan ini diharapkan bisa membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok termasuk kenaikan harga minyak goreng,” katanya saat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Pasar Angso Duo Jambi, Kamis (7/4).

Ia menambahkan sementara saat ini pengendalian harga minyak goreng juga terus diupayakan oleh pemerintah, salah satunya dengan pengendalian harga eceran tertinggi dipasaran, pengendalian juga memperhatikan kelangsungan usaha para pedagang minyak dan dicari paling solutif agar tidak membebani Masyarakat.
Selain memberikan BLT minyak goreng dalam kunjungan kerja kali ini Presiden Jokowi juga akan memberikan bantuan ketenagakerjaan bagi warga yang sudah terdaftar.

“Bantuan ketenagakerjaan ini nilainya Rp 1,2 juta, pada pembagian pertama ini sebanyak 200 orang akan mendapatkan bantuan tersebut sehingga jika ditambah dengan BLT minyak goreng, KPM tersebut akan menerima bantuan sebanyak Rp 1,5 juta,” ujarnya.

Selanjutnya untuk penyaluran BLT minyak goreng ini, Kementerian Sosial juga kembali menggandeng PT Pos Indonesia sebagai penyalur bantuan sosial.
Capaian target pada penyaluran bansos triwulan pertama tahun ini, membuat kepercayaan Kemensos kepada PT Pos Indonesia tidak diragukan lagi.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan dipercayakannya PT Pos Indonesia untuk kembali menyalurkan bansos minyak goreng ini, merupakan sebuah amanah dan sekaligus kepercayaan yang harus dipertahankan.

Baca Juga :  Sinergi Polri dan Pemkab Tubaba Gotong Royong Bersihkan di Seputaran GOR ZA Pagar Alam

Berbekal data dan jejak rekam pengalaman dalam menyalurkan bantuan sosial serta capaian target yang bagus, PT Pos Indonesia bertekad akan menyelesaikan target penyaluran bansos minyak goreng kepada 20 juta 650 ribu KPM, sebelum hari raya Idul Fitri.

“Ya ini tantangan lagi, di bulan Ramadan apalagi ya. Tapi karena arahan Presiden agar bantuan ini dapat diterima KPM secepatnya untuk membantu kebutuhan saat puasa maka target kami semoga bisa kami selesaikan sebelum hari raya Idul Fitri nanti. Terhitung dari hari ini setidaknya kami juga memiliki waktu tiga minggu untuk menyalurkan bantuan ini,” katanya.

Terkait jumlah bantuan yang akan diterima oleh para KPM nanti, Faizal menjelaskan jumlahnya yakni Rp 500 ribu. Jumlah tersebut terdiri atas Rp 300 ribu dari akumulasi tiga bulan bantuan langsung tunai minyak goreng yang nilainya Rp 100 ribu per bulan dan Rp 200 ribu dari bantuan sosial sembako untuk bulan April.
Tantangan penambahan jumlah KPM dari sebelumnya 18,8 juta menjadi 20,6 juta juga membuat PT Pos Indonesia akan mengubah strategi penyaluran. Meski penyaluran bansos sembako dan bansos minyak goreng ini tetap akan menggunakan tiga metode yakni penyaluran door to door , penyaluran melalui komunitas, dan penyaluran melalui Kantor Pos.

“Strateginya nanti sedikit berubah, jika yang kemaren kita menyelesaikan penyaluran untuk wilayah yang susah seperti terpencil, terjauh, dan medan jalanan dikerjakan di akhir, pada penyaluran besok untuk wilayah tersebut akan disalurkan terlebih dahulu. Ini juga melihat karena warga di lokasi yang mudah dijangkau cenderung lebih cepat proses pembagiannya berdasarkan pengalaman kemarin. Sementara untuk tenaga penyalur jumlahnya kurang lebih sebanyak 13.000 petugas yang terdiri dari karyawan PT Pos Indonesia dan tenaga luar yang direkrut untuk penyaluran ini,” tambahnya.

Usai melakukan kunjungan dan menyerahkan bantuan langsung tunai minyak goreng di Pasar Angso Duo, Presiden melanjutkan perjalanan menuju Desa Pudak, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. Di sana, Jokowi diagendakan meninjau pabrik pinang sekaligus melepas tujuh kontainer komoditas pinang biji untuk dieskpor.
Usai pelepasan ekspor, Kepala Negara akan menuju Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi untuk meninjau Candi Kedaton.

Dalam perjalanan menuju KCBN Muaro Jambi, Presiden akan memantau proyek peningkatan kualitas jalan akses Candi Muaro Jambi dan Pelabuhan Muara Sabak.
Mengakhiri rangkaian kunjungan kerja, Jokowi kembali menyerahkan sejumlah bantuan kepada Masyarakat penerima manfaat di Pasar Bedug, Kota Jambi.

Baca Juga :  DPW Lambar Dukung Target Pemerintah Pusat Tekan Angka Stunting

Disalurkan Pekan Ini
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng akan mulai disalurkan mulai pekan depan. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, program ini nantinya masuk dalam rumpun bansos pangan Kementerian Sosial dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BPTKLWN) oleh TNI/Polri. “Khusus penyaluran melalui TNI/Polri kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan usai revisi dokumen teknis selesai. Kami Rakor teknis untuk revisi dokumen, teknis administrasi, mulai pedoman umum, dokumen pelanggaran, dan lain-lain.

Target minggu depan selesai dan mudah-mudahan langsung bisa disalurkan TNI/Polri,” kata Susi dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).
Susi menambahkan, Program BLT minyak goreng di rumpun BTPKLWN, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan TNI/Polri yang menyalurkan. Rakor juga dilakukan bersama Kemenkeu dan K/L terkait untuk mendorong percepatan penyaluran BLT.

“Program BLT minyak goreng harus tersalurkan pada Ramadan. Paling lama 1 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya kedua program ini harus betul-betul cepat disalurkan,” imbuhnya.

Adapun penyaluran dari rumpun bansos pangan Kemensos akan menyasar pada 20,65 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.
Dari rumpun BT-PKLWN, penyaluran menyasar 2,5 juta PKL dan pemilik warung, utamanya adalah PKL dan warung makanan atau gorengan di 514 kabupaten/kota.
Sekjen Kemensos Harry Hikmat menambahkan Kemensos akan melakukan upaya verifikasi setiap bulan untuk menjamin validitas dan reabilitas data tersebut.

“Kemensos sudah melakukan upaya verifikasi dan validasi secara terus menerus. Kalau dulu minimal dua tahun sekali, sekarang setiap bulan Mensos menetapkan DTKS sesuai hasil update terbaru dan itu sudah name by address dan sudah padan dengan data Dukcapil untuk NIK dan nomor KK,” imbuh Harry.

Selain data by name by address, DTKS juga dilengkapi foto kondisi rumah penerima bantuan yang didapatkan melalui geo-tagging. Untuk pengecekan kondisi rumah penerima bantuan juga akan dilakukan secara langsung ketika melakukan penyaluran BTL minyak goreng dilakukan.
Masyarakat juga bisa melakukan pelaporan bila menemukan penyaluran BLT minyak goreng yang tidak tepat sasaran. Pelaporan ini bisa dilakukan masyarakat bila menemukan warga miskin yang tidak masuk daftar KPM penerima BLT minyak goreng. “Ini mekanisme yang dibangun Kemensos untuk menjaga integritas DTKS, sehingga bansol betul-betul tepat sasaran termasuk BLT minyak goreng yang menggunakan data tersebut,” pungkasnya.(red)

Berita ini 18 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Inspektorat Tubaba Lakukan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI Pada Dinas Kesehatan

Bandar Lampung

Dugaan Korupsi Belanja Honorarium Oleh BKPSDM Pringsewu Diadukan DPP KAMPUD Ke Kejati Lampung

Bandar Lampung

Kasdim 0410/KBL Ikuti Dialog Radio Pasar RRI Bandar Lampung di Pasar Koga

Bandar Lampung

Babinsa Koramil TBS Bersama Ratusan Pecinta Lingkungan, Lakukan Aksi Bersih-bersih Pantai Kunyit

DAERAH

Sekda Nukman: Jadikan Cita-Cita Bukan Sekadar Bayangan, Tapi Dikejar dengan Belajar dan Prestasi

DAERAH

Team Tekab 308 Presisi Sat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat Berhasil Menangkap salah Satu Pelaku Curas

DAERAH

Asisten III Pemkab Lampung Utara Terpilih Nakodai DPD Perhiptani

DAERAH

“Tangan Besi” Oknum Guru Cederai Siswa SMP di Tubaba, Korban Pulang Menangis dengan Wajah Lebam