Home / DAERAH / Pemerintahan / Pringsewu

Rabu, 29 September 2021 - 18:40 WIB

Pemkab Pringsewu Adakan Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Jarilampun.com- Pringsewu :
Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Utama Pemkab Pringsewu,di kutip dari laman Lampung 1.com.pada Rabu (29/9/21).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, serta dihadiri Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu Rustam, serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Pringsewu.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset Pemkab Pringsewu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu.

Baca Juga :  Pihak Dinkes Tubaba Investigasi di puskesmas Panaragan Jaya

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan pihaknya sangat memerlukan masukan dan saran, serta pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, segala masukan dan saran yang diberikan tentunya menjadi pemicu bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat dan melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.

Oleh karena itu, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, yakni 100℅ benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Danramil 02/Banjarsari Berikan Wasbang Dan MOS Terhadap Siswa Dan Siswi SMIK IT Surakarta

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik. Di bidang manajemen ASN misalnya, dipastikan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, serta mencegah praktik jual beli jabatan.

Begitupun dengan Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sektor untuk pengembangan IT”, ujarnya.

Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP, Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional. (Red)

Berita ini 26 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Pj Bupati Bersama Keluarga Shalat Idul Adha di Islamik Center Tubaba

DAERAH

Profil Muriz Videografer dan Fotografer Jawa Timur

DAERAH

Bersinergi, Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Selalu Dampingi Pelaksanaan Vaksinasi Oleh Nakes

DAERAH

Bupati Lambar Membuka Festival Sekura Cakak Buah dan Malaman Buka Dini Mulai Mekhanai

DAERAH

Ucapan HUT RI ke 76 Kepala Tiyuh Penumangan

Bandar Lampung

Pelantikan Pengurus SMSI Bandar Lampung Periode 2022–2027

DAERAH

Puan Sebut Masjid Sheikh Zayed Simbol Persaudaraan Antar-Bangsa

DAERAH

Ketua KONI Lambar Menyampaikan Laporan Hasil Agenda Olahraga