Home / DAERAH / Pemerintahan / Pringsewu

Rabu, 29 September 2021 - 18:40 WIB

Pemkab Pringsewu Adakan Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Jarilampun.com- Pringsewu :
Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Utama Pemkab Pringsewu,di kutip dari laman Lampung 1.com.pada Rabu (29/9/21).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, serta dihadiri Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu Rustam, serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Pringsewu.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset Pemkab Pringsewu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu.

Baca Juga :  Sempat Melarikan Diri, Tiga Dari Empat Pelaku Pengeroyokan Terhadap Wartawan Ditangkap Tekab 308 Presisi Polres Tuba

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan pihaknya sangat memerlukan masukan dan saran, serta pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, segala masukan dan saran yang diberikan tentunya menjadi pemicu bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat dan melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.

Oleh karena itu, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, yakni 100℅ benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga :  KPU Tubaba Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik. Di bidang manajemen ASN misalnya, dipastikan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, serta mencegah praktik jual beli jabatan.

Begitupun dengan Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sektor untuk pengembangan IT”, ujarnya.

Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP, Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional. (Red)

Berita ini 25 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Percepat Penanganan Stunting, Babinsa Jebres Dan Dinas KB Berkunjung Ke Warganya

DAERAH

Diskusi SMSI Lingkar Merdeka: Kehadiran Lembaga Bantuan Hukum SMSI Tepat di Era Digital

Bandar Lampung

Personel Kodim 0410/KBL Ikut Di Siagakan Jelang Perayaan Nataru

DAERAH

Hendra Purwanto Resmi Terima Mandat DPD GIAN Kota Medan

DAERAH

Pelaku Penculik dan Pencabulan Anak di Bawah Umur Ditangkap

DAERAH

Patroli Sinergitas TNI-Polri Antisipasi Potensi Gangguan Kamtibmas Wilayah Hukum Polsek Tumijajar

DAERAH

Vaksinasi Covid-19 Selalu Dalam Pengawasan Protekes Dari Babinsa Dan Bhabinkamtibmas

DAERAH

Pj.Bupati Lambar Tinjau Langsung Lokasi Banjir di Kecamatan Bandar Negeri Suoh