Home / DAERAH / Pemerintahan / Pringsewu

Rabu, 29 September 2021 - 18:40 WIB

Pemkab Pringsewu Adakan Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Jarilampun.com- Pringsewu :
Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Utama Pemkab Pringsewu,di kutip dari laman Lampung 1.com.pada Rabu (29/9/21).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, serta dihadiri Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu Rustam, serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Pringsewu.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset Pemkab Pringsewu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu.

Baca Juga :  Mengenal Rendi Content Creator Asal Madura

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan pihaknya sangat memerlukan masukan dan saran, serta pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, segala masukan dan saran yang diberikan tentunya menjadi pemicu bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat dan melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.

Oleh karena itu, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, yakni 100℅ benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat dalam Hukum Adat

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik. Di bidang manajemen ASN misalnya, dipastikan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, serta mencegah praktik jual beli jabatan.

Begitupun dengan Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sektor untuk pengembangan IT”, ujarnya.

Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP, Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional. (Red)

Berita ini 33 kali dibaca

Share :

Baca Juga

DAERAH

Gelar Pasar Murah Pj Bupati Tubaba Menyerahkan Langsung Paket Beras Kepada Masyarakat

Bandar Lampung

Peringati HUT TNI Ke-77, TNI-POLRI Dan Masyarakat Laksanakan Pembersihan Rumah Ibadah

DAERAH

Puan: Pelonggaran Syarat Perjalanan Ringankan Masyarakat, Tapi Harus Cermat

Bandar Lampung

Kodim 0410/KBL Gelar Serbuan Vaksinasi Covid 19 Tahap 3 Untuk Prajurit, PNS, KBT dan Masyarakat

DAERAH

Bupati Lambar Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Masa Bhakti 2022-2027

DAERAH

Resmi Dilantik, Parosil Komitmen Hadirkan Kebijakan Pro-Rakyat

DAERAH

Pemkab Lamsel Cetak Pemuda Pelopor, Pemuda Aset Pembangunan

DAERAH

Polres Tulang Bawang Barat Melaksanakan Lat Pra Ops Ketupat Krakatau 2023