Home / DAERAH / Pemerintahan / Pringsewu

Rabu, 29 September 2021 - 18:40 WIB

Pemkab Pringsewu Adakan Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI

Jarilampun.com- Pringsewu :
Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Utama Pemkab Pringsewu,di kutip dari laman Lampung 1.com.pada Rabu (29/9/21).

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Pringsewu Sujadi didampingi Wakil Bupati Pringsewu Fauzi dan Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana, serta dihadiri Person In Charge KPK RI Wilayah Lampung Nindyah Sunardini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta Asisten dan Staf Ahli, Inspektur Kabupaten Pringsewu Andi Purwanto, Kepala Kantor Pertanahan Pringsewu Rustam, serta Kepala OPD di lingkup Pemkab Pringsewu.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penyerahan secara simbolis sertifikat hak pakai aset Pemkab Pringsewu dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu kepada Bupati Pringsewu.

Baca Juga :  Yantoni: Hasil Ratas, Tim Gugas Akan Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Masyarakat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT HIM

Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Sujadi mengatakan pihaknya sangat memerlukan masukan dan saran, serta pencerahan maupun pendampingan dari KPK RI dalam upaya melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, segala masukan dan saran yang diberikan tentunya menjadi pemicu bahwa memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat dan melakukan hal-hal yang benar adalah sebuah kewajiban.

Oleh karena itu, prinsip 100-0-100 merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, yakni 100℅ benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan serta 100% benar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga :  Kejari Bandar Lampung Terima Penghargaan dan Tandatangani Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Sementara itu, Kasatgas Pencegahan Wilayah II KPK RI Nana Mulyana mengatakan KPK kedepan akan lebih melakukan pada upaya-upaya yang sifatnya tematik. Di bidang manajemen ASN misalnya, dipastikan untuk penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, serta mencegah praktik jual beli jabatan.

Begitupun dengan Dana Desa, KPK juga menekankan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. “Selain itu, pemerintah ingin mengelola negara ini dengan berbasis IT. Oleh karena itu pastikan Kominfo menjadi leading sektor untuk pengembangan IT”, ujarnya.

Nana juga mengapresiasi Pemkab Pringsewu, dimana untuk pencapaian MCP, Pringsewu menempati urutan pertama di Provinsi Lampung dan urutan ke-empat secara nasional. (Red)

Berita ini 37 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

DPP KAMPUD Dukung Ombudsman RI Lampung Usut Dugaan Mal Administrasi di Dinas Perkim Bandar Lampung

DAERAH

WABUP LAMBAR MAD HASNURIN DIBERI KETUA SMSI TUBABA OLEH-OLEH BARANG UNIK

DAERAH

Kemendagri Gelar Anev dan Asisten Percepatan Realisasi APBD dan Penganggaran Penanganan Inflasi Provinsi, Kabupaten/Kota

Bandar Lampung

Gabungan Beberapa LSM dan Organisasi Minta KPK Bongkar Dugaan Persengkongkolan Proyek RS PTN Unila

Bandar Lampung

Dandim 0410/KBL Hadiri Soft Launcing Mall Pelayanan Publik Kota Bandar Lampung

DAERAH

Pemuda asal Gunung Batin Ditangkap Polisi karena Mencuri Jam Tangan di Tubaba

Bandar Lampung

Luar Biasa !! Kodim 0410/KBL Terima Penghargaan Satker Terbaik Bidang Logistik

DAERAH

MEGA TABLIGH AKBAR! 400.000 Umat Islam Siap Banjiri Lampung Selatan di Ij’tima Indonesia Berdoa