Home / Bandar Lampung / DAERAH

Sabtu, 21 November 2026 - 16:48 WIB

Sorotan Publik terhadap Temuan BPK 2025 di Lingkungan Pemprov Lampung dan Urgensi Optimalisasi Fungsi Inspektorat

Lampung : jarilampung.com–– Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 kembali menyisakan catatan kritis. Meskipun Pemerintah Provinsi Lampung berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), BPK tetap mencatat sejumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kelemahan sistem pengendalian intern pada belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Berulangnya temuan administratif maupun indikasi kelebihan bayar dan pengelolaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan setiap tahun memicu pertanyaan serius dari masyarakat sipil dan pengamat kebijakan publik: di mana letak fungsi dan tugas Inspektorat Provinsi Lampung sebagai garda terdepan pengawasan internal?.

Peran Krusial Inspektorat yang Dipertanyakan

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi Lampung memiliki mandat utama membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah sebelum diaudit oleh pihak eksternal seperti BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Baca Juga :  Satres Narkoba Polres Tubaba Berhasil Amankan Seorang Pemakai Sabu

Secara normatif, Inspektorat menjalankan fungsi vital yang meliputi:

• Deteksi dini dan pencegahan (early warning system). Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan anggaran di seluruh OPD guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

• Reviu laporan keuangan. Memastikan keandalan dan kepatuhan LKPD sebelum diserahkan kepada BPK, sehingga celah kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian regulasi seharusnya sudah tersaring di tingkat internal.

• Pengawalan tindak lanjut rekomendasi. Memastikan setiap rekomendasi BPK pada tahun-tahun sebelumnya benar-benar dituntaskan oleh OPD terkait agar kesalahan yang sama tidak terus berulang.

Baca Juga :  Tingkatkan Kedisiplinan Personil Sipropam Polres Tubaba Laksanakan Gaktiblin

Tuntutan Penguatan Pengawasan Internal

Munculnya temuan BPK pada tahun anggaran 2025 yang bahkan turut disoroti oleh DPRD Provinsi Lampung melalui rekomendasi penguatan peran APIP mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan internal belum berjalan secara maksimal.

Publik menilai, Inspektorat tidak cukup hanya bertindak sebagai “pemadam kebakaran” yang baru bergerak menagih pengembalian kerugian daerah setelah temuan BPK dirilis ke publik.

Diperlukan langkah konkret dari pimpinan daerah untuk memperkuat independensi, kapasitas sumber daya manusia auditor, serta kewenangan Inspektorat agar fungsi pengawasan preventif benar-benar efektif menjaga akuntabilitas uang rakyat di Provinsi Lampung. (red)

Berita ini 0 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Bandar Lampung

Kompak, Babinsa Serda Jamaludin dan Bhabinkamtibmas Pantau Serbuan Vaksin di Wilayah Binaan

DAERAH

Simpan Narkotika di Kantong Saku Baju, Oknum PNS Ditangkap Polres Tulang Bawang

DAERAH

Ardian Saputra Hadiri Shalawatan di Keraton Ratu di Puncak

DAERAH

Kapolres Tubaba Hadiri Tubaba Art Festival ke-10, Dukung Pelestarian Seni dan Budaya serta Kreativitas Masyarakat

DAERAH

Respon Cepat Polres Tubaba dan Polsek Tulang Bawang Tengah Serta Tim Gabungan Padamkan Api Karhutla di Tiyuh Panaragan

DAERAH

Zulkifli Hasan Secara Resmi Buka Bimtek Bela Negara Amanat Nusantara di SMA Kebangsaan Penengahan

Bandar Lampung

Babinsa Koramil 410-01/Panjang Bersama Perangkat Kelurahan Sukarame Baru Melaksanakan Jum’at Bersih

DAERAH

Marga Buay Bulan Kompak Kawal Kasus “JB” Oknum DPRD Lampung Utara